4 Indikator Penting Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

0
19

Dewasa ini, keterbukaan informasi dan transparansi publik menjadi hal yang amat krusial. Terbukti bersama makin kritisnya penduduk menanggapi beragam informasi yang masuk dan usaha-usaha untuk mendapatkan informasi yang transparan. Hal-hal ini bisa dijadikan indeks penilaian dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga untuk mengimbangi kesadaran penduduk ini, pemerintah kemudian menjadi mengembangkan beragam cara sehingga aksesibilitas informasi bisa lebih gampang dinikmati oleh semua kalangan penduduk untuk membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan udah makin baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik

Meskipun belum tersedia yang mendefiniskannya secara formal, tetapi tata kelola pemerintahan diakui penting untuk menanggung kesejahteraan nasional. Tata kelola pemerintahan yang baik, atau bisa disebut good governance seturut kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan salah  satu kegunaan dan tanggung jawab negara.

Beberapa definisi mengenai good governance dikemukakan oleh lebih dari satu lembaga. Salah satunya United Nation Development Program (UNDP) atau instansi PBB untuk pengembangan negara-negara di dunia membatasi tata kelola pemerintahan yang baik sebagai suatu tanggung jawab dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan politik untuk menyesuaikan masalah-masalah sosial negara tersebut. Dari pengertian tersebut, nampak tiga sektor utama dari kewenangan pemerintah yang kemudian digunakan untuk sebesar-besar keperluan rakyat.

Sementara itu, bank dunia lebih menyaksikan tata kelola pemerintahan dari aspek ekonomi. Dalam definisinya, dikatakan bahwa suatu negara udah meraih tata kelola yang baik jikalau udah sukses menyelenggarakan proses pengaturan pembangunan negara yang kuat, serta bertanggung jawab, bersama selalu beriringan bersama komitmen demokrasi dan komitmen pasar yang efisien. Di samping itu, dalam tata kelola pemerintah yang baik akan jauhi kesalahan dalam alokasi dana pembangunan. Termasuk penanggulangan dini tindak pidana korupsi. Good governance juga akan menjalankan anggaran secara telaten sehingga kesibukan usaha rakyat bisa tumbuh bersama baik.

Tindakan korupsi yang berpotensi memincangkan tata kelola pemerintahan menggerogoti Indonesia sebagai masalah yang amat serius. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai instansi independen pada 2002. Pemerintah sebelumnaya termasuk menentukan UU nomor 28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan definisi di atas, setidaknya good governance memiliki lebih dari satu indikator pengukuran. Diantara indikator tersebut adalah:

1.Transparansi

Transparansi merupakan proses keterbukaan memberikan informasi atau kesibukan yang dilakukan. Harapannya, sehingga pihak-pihak eksternal yag secara tidak langsung turut bertanggung jawab bisa turut menambahkan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi aspek penting terciptanya transparansi ini.

2.Partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan semua pemangku keperluan dalam berencana kebijakan. Masukan dari beragam pihak dalam proses pembuatan kebijakan bisa membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan beragam persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka kesempatan bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menanggung akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang resmi lewat forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk menegaskan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

3.Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keputusan yang udah dibuat. Proses ini termasuk sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati lebih dari satu proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diinginkan akan bisa membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas termasuk menambahkan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk  untuk berharap penjelasan dan pertanggungjawaban jikalau terkandung hal-hal yang tidak sesuai bersama konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.

4.Koordinasi

Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang menegaskan bahwa semua pemangku kebijakan yang mempunyai keperluan bersama udah mempunyai kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini bisa diwujudkan bersama mengintegrasikan visi dan misi pada tiap-tiap lembaga. Koordinasi menjadi aspek yang amat penting, dikarenakan kekacauan koordinasi bisa sebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

Pada intinya tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan beragam pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan terjadi optimal jikalau instansi tidak di dukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya dibutuhkan kesadaran serta pengetahuan sehingga penduduk bisa berpikir gawat tentang kebijakan yang udah semestinya dilakukan.