Pemerintah Meningkatkan Dukungan Bisnis Indonesia Terhadap Industri Perbankan Syariah

0
20

Pemerintah Indonesia ingin mengubah Indonesia menjadi hubungan global yang besar untuk bisnis Indonesia dalam konteks perbankan Syariah. Karena hal ini akan memperdalam pasar keuangan negara, sehingga membuat bangsa ini kurang rentan terhadap dampak negatif dari gejolak ekonomi global saat ini.

Pemerintah Meningkatkan Dukungan Bisnis Indonesia Terhadap Industri Perbankan Syariah

Dalam konteks ini, pihak berwenang Indonesia meningkatkan upaya untuk mendorong industri perbankan Syariah. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) mengembangkan dan meluncurkan peta jalan selama lima tahun pada awal 2015. Roadmap ini menargetkan tiga pangsa pasar Bank Syariah menjadi 15 persen dengan 2023 melalui berbagai strategi. 

Seperti pengurangan biaya pada produk perbankan Syariah yang sesuai pengembangan program pendidikan dan pelatihan (sebagai lembaga kerangka kerja dan sumber daya manusia dalam industri ini perlu ditingkatkan). Hal ini juga melibatkan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan sektor swasta, serta penguatan pemantauan dalam industri perbankan Islam dan meningkatkan kepastian hukum. 

Peta jalan ini juga mendukung konsolidasi Bank Syariah milik negara dan komersial, yang pada gilirannya akan meningkatkan ukuran basis modal Bank, meningkatkan efisiensi biaya, dan memungkinkan peningkatan underwriting di sektor korporasi dan infrastruktur. Hal ini sangat berguna bagi perkembangan Bank Syariah sendiri. 

Langkah Pemerintah Meningkatkan Bisnis Indonesia Dalam Perbankan Syariah

Bank Syariah memiliki sebesar USD $8.000.000.000 yang dibuat dengan cara menggabungkan Unit Syariah yang sudah ada dari Bank Negara Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI). Hal ini akan mengurangi biaya operasional dan memungkinkan untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif.

Sementara membuat integrasi antara bank Islam Indonesia dan sistem keuangan global lebih mudah (misalnya dengan merevisi persyaratan modal dalam rangka untuk membawa manajemen risiko di Bank Islam Indonesia sejalan dengan standar internasional). Bank Islam Mega ini akan melipatempatkan pangsa pasar Syariah di Indonesia menjadi 20 persen sebesar 2018 menurut OJK. 

Ketiga bank tersebut saat ini memiliki rekening sekitar 40 persen dari aset perbankan Syariah Indonesia, sehingga dapat mendukung dunia bisnis Indonesia. Pada 2015, industri perbankan Syariah di Indonesia terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha Syariah Bank konvensional dan 163 Bank kredit Syariah (BPR). Hal ini menunjukkan angka pertumbuhan Bank Syariah itu sendiri.

Kebijakan Mengenai Investor Asing

Saat ini investor asing tidak boleh memiliki lebih dari 40 persen dari penduduk lokal bisnis Indonesia Bank Syariah. Selain itu, mempromosikan alat keuangan baru yang sesuai Syariah dalam upaya, untuk menjadikan industri keuangan Syariah negara ini lebih menarik bagi investor asing dan perusahaan Indonesia.

Pada bulan April 2015 Dewan Syariah nasional Indonesia menyetujui Alat lindung nilai mata uang dan template kontrak standar, untuk Perjanjian Pembelian ulang sesuai Syariah. Peluncuran ini bertujuan untuk memungkinkan penggunaan Sukuk yang dikeluarkan pemerintah sebagai jaminan, diluncurkan oleh Bank Syariah di Indonesia.

Target pihak berwenang Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasar bisnis keuangan Syariah (setidaknya) 15 persen, dari total aset perbankan di negara itu sebesar 2023. Hal ini dianggap sebagai target yang terlalu ambisius oleh para analis yang mengatakan akan memerlukan reformasi besar, dalam industri perbankan untuk target yang akan dicapai.

Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan Obligasi Syariah senilai Rp 13.700.000.000.000 (sekitar USD $1.400.000.000) (dikenal sebagai Sukuk) dalam 2016, hampir dua kali lipat jumlah kertas hutang berdaulat Syariah di 2015. Hasil akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Jika berjalan dengan lancar bisnis Indonesia dalam perbankan Syariah akan sangat menguntungkan negara.